Jika Ahok-Djarot Tak Lagi Memimpin Jakarta, Apa Jadinya?

Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

Jakarta adalah megapolitan yang sangat menggeliat sehingga termasuk kota papan atas di Asia, lantaran begitu heterogen warganya juga problematikanya. Diasumsikan setiap orang memiliki pandangan berbeda untuk Jakarta lebih maju. Itu lah tantangan bagi pemimpin Jakarta yang harus mampu bijak dalam menyerap perbedaan aspirasi warganya.
Pengalaman Ahok-Djarot di masa kini sebagai pasangan yang memimpin Jakarta, dan visinya ke depan sebagai calon kepala daerah DKI Jakarta mendatang -- jelas memiliki tantangan yang berat. Mereka memiliki visi untuk membangun ”Jakarta sebagai etalase kota Indonesia yang modern, tertata rapi, dan manusiawi serta fokus pada pembangunan manusia seutuhnya dengan kepemimpinan yang bersih, transparan, dan profesional.”
Artinya, pembangunan yang sedang dilaksanakan Ahok-Djarot selama ini adalah pembangunan yang mengarah ke masa depan Jakarta yang lebih baik dan lebih menyenangkan untuk dihuni. Sesuai dengan bayangan tiap-tiap kepala warga Jakarta.
Beberapa hasil dari kinerja Ahok-Djarot sudah dikenal dan dirasakan nyata manfaatnya, mulai dari penanggulangan banjir, bantuan pendidikan, penataan kota, transportasi hingga transparansi birokrasi.
Program-program lama tetap dilanjutkan yang dikolaborasikan dengan inovasi-inovasi mutakhir yang dicanangkan Ahok-Djarot. Sehingga sebagian warga DKI menilai Ahok-Djarot betul-betul serius dan sangat visioner terhadap Jakarta untuk generasi berikutnya.
Lalu bagaimana jika Ahok-Djarot tidak lagi memimpin Jakarta ? Itu lah yang menjadi pertanyaan besar, karena sejumlah proyek besar masih menggantung -- belum tuntas dipimpin Ahok-Djarot.
Mengurai Kemacetan
Penerapan 3 in 1 yang sempat dilakukan di jalur protokol utama Jalan Sudirman – Thamrin menjadi tak efektif. Program tersebut lantas dihilangkan, karena diakali sebagian warga sebagai joki 3 in 1, sehingga tak berdampak besar menyelesaikan kemacetan DKI Jakarta. Ahok-Djarot mengganti program tersebut dengan ganjil-genap.
Sebagaimana dikatakan oleh Kepala Sub Direktorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Ajun Komisaris Besar Budiyanto, kebijakan ganjil-genap cukup efektif dalam mengurangi kemacetan. Program ini membuat banyak orang pindah menggunakan busway Transjakarta.
”Waktu tempuh terjadi penurunan, kecepatan meningkat, volume kendaraan menurun, dan alih moda ke Transjakarta terjadi peningkatan,” papar Budiyanto.
Revitalisasi Transjakarta hingga proyek ambisius menciptakan MRT (Mass Rapid Train) kini telah ditempuh. Pada 2020 nanti akan bisa merasakan kereta cepat seperti yang ada di Singapura dan jelas sangat efektif dalam mengurangi waktu tempuh juga nyaman.
Jika proyek Ahok-Djarot terbengkalai, Transjakarta mungkin akan menjadi barang usang, sementara tiang beton dari program MRT yang gagal bisa saja menghiasi Jakarta, kembali macet dan menyebalkan.
Normalisasi Sungai
Masalah banjir kiriman ke Jakarta dan menumpuknya sampah membuat Sungai Ciliwung meluap. Warga yang masih hidup di bantaran sungai akan merasakan kehidupan yang mati. Ahok berinisiatif menormalisasikan sungai di seluruh wilayah Jakarta. Hingga kini normalisasi sungai telah mencapai 30.679 meter.
Proyek ini melibatkan banyak alat berat dan banyak pekerja yang turun ke lapangan. Ahok juga merelokasi berbagai rumah tinggal yang berada di bantaran sungai yang dipandang berbahaya. Sehingga dibangun rumah susun.
Tetapi kata Ahok, masalah normalisasi Sungi Ciliwung bisa selesai di tahun 2018 tetapi jika 50.000 unit rumah susun sudah siap untuk menampung relokasi pemukiman.
Transparansi
Kasus UPS antara Ahok melawan DPRD -- menjadi contoh bahwa Ahok-Djarot berusaha menghilangkan stigma negatif mengenai maraknya korupsi di tubuh pemerintah.
Ahok bahkan merilis anggaran dana Pemda Jakarta ke publik agar bisa diawasi masyarakat. Jika ada pengaduan ada aparat yang tidak memberikan transparansi maupun pelayanan public yang tidak prima -- maka pasti ditindak tegas. Tidak boleh ada lagi yang namanya ”salam tempel.”
KJP dan KJS
Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta dengan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) untuk ditanggung seluruh biaya kebutuhan pendidikan dan juga Kartu Jakarta Sehat (KJS) untuk pengobatan gratis.
KJP dan KJS untuk warga golongan tidak mampu agar tetap merasakan layanan publik tanpa merisaukan soal dana.
Sejak pertama kali dibagikan KJP dan KJS pada 2013, hingga kini telah diterima oleh 750.000 warga -- sehingga berhasil meruntuhkan stigma ”orang miskin tak boleh sakit.” Kemudian orang miskin juga dijamin bisa bersekolah. (jitunews.com)

0 Response to "Jika Ahok-Djarot Tak Lagi Memimpin Jakarta, Apa Jadinya?"

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.